POLITIK PERPAJAKAN KOLONIAL DI INDONESIA: Antara Eksploitasi dan Resistansi

Sepanjang sejarah pelaksanaannya, sistem perpajakan ini memberikan keuntungan finansial dan politik, baik bagi pemerintah kolonial maupun pengusaha Cina yang terlibat, melengkapi kesuksesan Sistem Tanam Paksa dan Pajak Tanah. Namun demikian, keuntungan finansial tersebut harus dibayar mahal dengan munculnya sejumlah masalah sosial; di antaranya kemiskinan penduduk pribumi, eksploitasi yang tidak terkontrol, perilaku korupsi, kriminalitas dan kekerasan, dan kecanduan opium yang meluas. Atas berbagai pertimbangan itulah, pemerintah kolonial menghapus sistem pacth stelsel pada akhir abad ke-19, dan menggantikannya dengan sistem baru yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial. Sistem baru tersebut terdiri atas pajak-pajak yang dikelola langsung oleh negara dan jawatan negara di bidang pengelolaan opium, pegadaian, dan garam. Namun demikian, hingga berakhirnya periode kolonial, sistem baru tersebut dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan sistem lama, yang menjadikan keuntungan finansial sebagai tujuan utama, dan melupakan visi 'etis' yang semula digariskan.

Dengan mengkaji perubahan kebijakan perpajakan kolonial beserta dampak yang ditimbulkannya, buku ini menawarkan penjelasan sistematis tentang salah satu aspek penting dari pembentukan administrasi negara kolonial di Indonesia. Selain itu, dengan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan perpajakan kolonial tersebut, buku ini juga memberikan penilaian terhadap karakteristik negara kolonial secara keseluruhan. Penilaian itu penting sebagai renungan untuk memahami 'kontinuitas' dan 'diskontinuitas' dari 'tradisi administrasi perpajakan' tersebut dalam konteks negara Indonesia dewasa ini.