Hukum Udara: Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional

Dr. Adi Kusumaningrum, SH., MH. lahir di Madiun pada tahun 1979. Lulus S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2003. Satu tahun setelah lulus diterima sebagai dosen PNS di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Internasional, khususnya Hukum Udara Internasional. Gelar Doktor Hukum Internasionalnya didapatkan dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2017. Banyak menulis artikel tentang Hukum Udara Internasional di beberapa jurnal nasional baik terakreditasi maupun tidak. Pada tahun 2016 mendapatkan The 1st Winner of Indonesian Journal of International Law (IJIL), The 2016 Writing Competition dengan judul artikel “The Legal Analysis of “Teori Kedaulatan Nusantara” toward The New Conception of Indonesia Airspace Sovereignty”. Buku pertama bidang Hukum Udara ditulisnya pada tahun 2018 dengan judul “Kedaulatan Negara dan Perkembangan Transportasi Udara Internasional”. Sejak pertengahan 2019 sampai sekarang menjadi Kordinator Minat S3 Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Brawijaya. Tiga tahun terakhir aktif sebagai Wakil Ketua Tim Pembentuk Produk Hukum Universitas (PPHU) di Universitas Brawijaya. Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya periode 2018–2021 ini juga aktif di beberapa kegiatan Indonesian Society of International Law Lectures (ISILL) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI).

Wisnu Virgiaswara Putra, SH., MH. lahir di Jombang pada tahun 1982 dan besar di Kota Proklamator Blitar Jawa Timur. Lulus S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2004. Mengawali karier sebagai Perwira TNI AU pada tahun 2005 melalui jalur Perwira Beasiswa TNI tahun 2004, telah berdinas sebagai Perwira Hukum di beberapa Pangkalan TNI AU di wilayah Indonesia Timur sampai wilayah Barat. Selain menangani permasalahan hukum di bidang pidana (militer) maupun perdata (aset), juga fokus pada bidang hukum udara terutama permasalahan pelanggaran wilayah kedaulatan udara di Indonesia serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Memperoleh beasiswa dari Markas Besar TNI AU untuk melanjutkan studi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan mengambil konsentrasi tentang “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia dalam Hukum Penerbangan Nasional”. Saat ini berdinas di Dinas Hukum Angkatan Udara pada Subdis Hukum Dirgantara khususnya bidang Hukum Udara dan Ruang Angkasa, yang tugas pokoknya melakukan pengkajian dan mendukung penyusunan kebijakan hukum pemerintah di bidang pertahanan udara.