Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan
About this ebook
Akan tetapi, perubahan di atas seringkali memunculkan ekspresi yang berseberangan dengan tata berperilaku yang mengakar kepada nilai dan norma sosial, agama, dan hukum. Maka muncullah fenomena-fenomena baru berupa perilaku, tindakan, dan bahkan kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan standar etika bangsa Indonesia.
Di sisi lain, tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi. Karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi keniscayaan. Institusi pemerintahan dengan berbagai kelembagaannya yang diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur sipil negara perlu memahami konsep, norma, dan praktek etika pemerintahan.
Buku ini menjadi panduan bagi penyelenggara pemerintahan serta menjadi kajian bagi pembelajar pemerintahan khususnya mahasiswa yang menekuni kajian pemerintahan dan yang akan menjadi praktisi pemerintahan. Buku ini membahas konsep etika pemerintahan, moralitas, sumber etika, azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kekuasaan dan demokratisasi, kode etik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayanan pemerintahan.
Mengulas tema sentral etika pemerintahan dengan cara yang mudah difahami, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan bagi para akademisi seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, juga kalangan penyelenggara negara baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan khalayak umum. []
Ratings and reviews
- Flag inappropriate
- Show review history
About the author
Dr. Drs. Ismail, M.Si, lahir di Segeri Pangkep Sulawesi Selatan 27 Mei 1969, dosen pada Program Studi Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, (IPDN) Jatinangor. Lulus APDN Jayapura (1991), Sarjana Ilmu Pemeintahan pada IIP (1997), Magister Ilmu Pemerintahan (2001) dan Program Doktor Ilmu Sosial pada Universitas Padjadjaran (2005). Sebelum menjadi dosen pernah menjadi praktisi pemerintahan yang dimulai sebagai pelaksana urusan pemerintahan Kecamatan Bonggo Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (1991-1993), pelaksana Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura (1993-1995). Sejak tahun 1998 menjadi dosen di IPDN pernah melaksanakan tugas struktural sebagai Kepala Bagian Pengasuhan dan Kepala Pamong Keprajaan IPDN (2007-2008), Direktur IPDN Bukittinggi (2010-2015), dan sejak tahun 2015 dipercaya sebagai Dekan Fakultas Politik Pemerintahan pada IPDN. Saat ini di samping sebagai Dosen dan peneliti juga menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, DPRD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan menjadi fasilitator tamu pada PK2P LAN Bandung, sebagai peneliti pada Lembaga Penelitian IPDN dan aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat.
