Kebijakan satu data Indonesia
eBook 정보
Persoalan Satu Data di Indonesia sesungguhnya sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan masih terasa hingga sekarang. Perbedaan data penduduk yang disajikan oleh BPS misalnyadengan data pemilih yang ada di KPU atau bahkan data penduduk di Dirjen Dukcapil sering kali ditemukan. Para peneliti acap kali menemukan persoalan ini di lapangan. Perbedaan data ini tanpa disadari oleh pemerintah telah mengakibatkan menurunnya rasa percaya (trust) masyarakatkepada pemerintah, sebagaimana dikemukakan Edelman TrustBarometer. Oleh karena itu, tulisan dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar dari para peneliti untuk memberikan gambaran SDI di lapangan dan pada akhirnya dari hasil analisis mendalam disimpulkan persoalan dan tantangan dalam implementasi SDI. Sebagai akademisi, para peneliti juga berkontribusi memberikanrekomendasi demi perbaikan kebijakan SDI dalam rangka mempercepat tercapainya satu data di Indonesia.
저자 정보
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Upaya Peningkatan Indeks Ease of Doing Business (EODB) Melalui Penataan Deregulasi Kebijakan” (2021), “Potensi Politisasi dalam Pilkada di Masa Pandemic Covid-19” (2020), “Problematika Online Single Submission (OSS) dalam Mendukung Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia” (2019), “Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2019” (2019).
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD” Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Tenaga Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di era 4.0” (2019), “Implementasi Pelayanan Publik di Daerah: Mal Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi” (2020), dan “Kebijakan Manajemen PPPK: Penghapusan Status Tenaga Honorer” (2021).161
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara di Universitas Jenderal Soedirman (2001), dan Master of Public Policy pada Korea Development Institute School of Public Policy and Management (KDIS School) pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dimana sebelumnya merupakan peneliti di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Sejak 2017 aktif dengan kelompok kerja Network School of Governance (NSG) OECD Paris untuk menghasilkan naskah kebijakan dan publikasi terkait dengan manajemen sektor publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, digital government, open government dan tentang studi perbandingan tatakelola Pemerintahan di negara-negara OECD dan mitra kerja. Beberapa publikasi yang dihasilkan diantaranya adalah mengenai perbandingan reformasi administrasi di Indonesia dan Korea, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Tatakelola Sektor Publik, dan Inovasi Sektor Publik.
Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktoral Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Menjadi Peneliti BRIN sejak 2022. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Birokrasi dan Politik. Saat ini aktif dalam organisasi Perhimpunan Periset Indonesia (PPI). Beberapa karya yang telah diterbitkan di antaranya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020; Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0 (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019; dan Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018; Dapat dihubungi di: [email protected]; [email protected]
Sidiq Budi Sejati. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain: “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” (2019), “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu menjelang Pilkada Serentak 2020” (2020), “Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia” (2021).
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain: “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” (2019), “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu menjelang Pilkada Serentak 2020” (2020), “Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia” (2021).
