Banyaknya masalah perbedaan sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena objek dan subjek tertentu, seperti perpajakan, kepegawaian, pertanahan, perumahan, tender, dan sebagainya yang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan panduan praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Buku ini berisi panduan praktis persidangan perkara Sengketa Tata Usaha Negara dengan acuan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru untuk saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dilengkapi dengan contoh-contoh surat keputusan tata usaha negara, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, hingga contoh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.