Memaknai Kedaulatan Indonesia dalam Hubungan Antarbangsa

Arif Havas Oegroseno

2024년 2월 · UGM PRESS

eBook

240

페이지

검증되지 않은 평점과 리뷰입니다. 자세히 알아보기

eBook 정보

Di dalam realisme hubungan antarnegara, hukum internasional menjadi instrumen penting untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan. Indonesia, sebagai negara kekuatan menengah, berkepentingan untuk terus menjaga sistem internasional yang berdasarkan aturan dan hukum. Hukum internasional membuat negara kecil dan menengah ditempatkan sejajar dalam sistem politik internasional yang anarkis dan penuh tarik-menarik kepentingan. Buku ini menyuarakan pandangan penulis atas kepentingan strategis Indonesia di berbagai isu yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bab. Bab "Kedaulatan di Darat" menawarkan pandangan kritis mengenai legitimasi klaim negara atas suatu wilayah. Sebagai inisiator Kebijakan Kelautan Indonesia, penulis menuangkan pemikirannya atas "Keclaulatan di Laut dan Udara" di bab 2 (dua) yang banyak membahas isu Laut Tiongkok Selatan, tata kelola kelautan internasional dan Deklarasi Djuanda. Di Bab 3 (tiga), isu-isu terkini seperti geopolitik dan lingkungan tak luput dibedah dengan perspektif kepentingan strategis Indonesia. Kepentingan strategis lain yang menjadi perhatian penulis dituangkan di Bab 4 (empat), seperti kekayaan intelektua I dan Myanmar. Menyuarakan pandangan Indonesia di kancah global, penulis mendapatkan kehormatan untuk menuangkan pemikirannya di berbagai publikasi internasional, baik yang bersifat jurnal politik atau literasi akademik. Bab 5 (lima) memuat berbagai tulisan lintas isu (kelautan. perjanjian internasional. lingkungan, dan lain-lain) yang disajikan dengan gaya yang lugas dan jelas khas penulis. Buku ini ditujukan terutama bagi pemerhati hubungan internasional, diplomat, pengajar dan mahasiswa, yang ingin memahami "rule of the game" dalam isu regional dan global, khususnya di bidang kemaritiman, perjanjian internasional. lingkungan hidup dan diplomasi.

Semoga bermanfaati

저자 정보

Arif Havas Oegroseno saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Federal Jerman, dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015â€“2018, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa (Agustus 2010–Januari 2015).

Sejak Oktober 2022, Dubes Havas ditunjuk menjadi Sous-sherpa High Level Panel for Sustainable Ocean Economy/Ocean Panel oleh Menko Marves. Dubes Havas juga merupakan satu-satunya WNI yang menjadi lecture tetap Rhodes Academy of International Law of the Sea, yang merefleksikan pengakuan internasional terhadap keahlian beliau dalam hukum laut internasional.

Penugasan-penugasan sebelumnya adalah sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dari tahun 2008 hingga 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dari 2002–2008.

Pada Juni 2010, ia menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin Konferensi ke-20 tentang Konvensi Hukum Maritim 1982 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Presiden konferensi ini memimpin lebih dari 160 negara anggota Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Kariernya sebagai diplomat dan pegawai negeri sipil membentang lebih dari 30 tahun sejak 1987. Penempatan luar negerinya sebagai diplomat termasuk di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisbon, Portugal, (1999–2002) dengan tugas utama membuka kembali misi Indonesia yang ditutup sejak 1975, dan PTRI di Jenewa dengan tugas utama di bidang hak asasi manusia (1993–1998). Beliau memimpin sejumlah perundingan kompleks, antara lain delimitasi batas laut teritorial, ZEE dan Landas Kontinen, ekstradisi, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, serta sertifikasi kayu.

Dubes Havas adalah inisiator Kebijakan Kelautan Indonesia dan pembentukan organisasi Negara Kepulauan dan Negara Pulau (Archipelagic and Island States Forum).

Dubes Havas adalah alumnus Harvard Law School tahun 1992 dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1986. Selain mengikuti berbagai pendidikan jenjang karier pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri, ia juga mengikuti sejumlah pendidikan singkat di luar negeri, antara lain World Bank-Harvard Institute on International Development, Program on Negotiation at Harvard Law School, International Boundaries Negotiation, San Remo Humanitarian Course, dan Australian Foreign Service Course.

Beliau pernah menjadi anggota International Advisory Panel Center of International Law NUS Singapore, bersama dengan Prof. S Jayakumar dan Prof. Tommy Koh. Saat ini beliau adalah anggota International Law Association cabang Jerman sejak tahun 2019.

Dubes Havas mendapatkan gelar kehormatan Commander in the Order of Leopold of Belgium dari Raja Belgia serta gelar kehormatan dari dua kota, yakni Honorary Knight of Blancmoussi of Stavelot dan Honorary Knight of Confrerie du Ramort of Ostende.

Dubes Havas pernah mengikuti kursus barista dan memiliki sertifikat European Specialty Coffee Association. Beliau juga pernah mengikuti kursus mengenai perdagangan karbon dengan International Carbon Action Partership (ICAP).