Pengantar State Auxiliary Agency
Giới thiệu về sách điện tử này
Kalau demikian penjelasannya, maka kehadiran SAA merupakan fenomena menarik dalam struktur lembaga negara Indonesia. Apa lagi SAA dalam menjalankan tugas dan fungsinya merepresentasikan lembaga negara dan masyarakat. KPK adalah mempresentasikan negara dan memperkuat fungsi keppolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Sementara Ombudsman merepresentasikan kepentingan masyarakat. Artinya lembaga ombudsman akan selalu membela dan memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat dalam konteks pelayanan publik yang dinilai diskriminasi dan merugikan kepentingan masyarakat. Sedangkan Komisi Yudisiaal akan memperkuat lembaga Mahkamah Agung. KY akan mengawasi perilaku jaksa dalam menjalankan tupoksinya. Kendatipun demikian, pada kenyataannya di lapangan menimbulkan gesekan dan ketegangan yang luar biasa. Misalnya, ketegangan antar KPK versus Polisi melarikan terminologi baru, yakni ‘cicak lawan buaya’. Hal yang sama juga terjadi anatar komisioner KY versus Jaksa Sarpin.
Ketegangan antara SAA dengan lembaga negara seperti kepolisian dan kejaksaan akan terus berlangsung sebagai dinamika dalam bernegara. Namun, yang paling mencemaskan dalam konflik dan ketegangan itu bila berujung pada ‘kriminalisasi’ dan kampanye pembubaran SAA. Tak bisa dipungkiri bahwa kampanye pembubaran SAA sedang berhembus kencang pada pemerintahan Jokowi. Alasannya sangat bervariasi, mulai dari alasan pemborosan uang negara, overlapping fungsi hingga alasan rivalitas antar lembaga. Kampanye ini tentunya merupakan pukulan sekaligus tantangan bagi SAA agar tetap eksis dalam struktur lembaga formal negara. Kesemua narasi ini terungkap secara jelas, kritis dan argumentatif dalam karya ini. Menariknya lagi adalah buku ini ditelaah dengan menggunakan perspektif politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kehadiran karya ini aka mengisi kelangkaan literatur SAA sekaligus memberikan pengetahuan mendasar pada mahasiswa, dosen, politisi, birokrat, dan penggiat LSM mengenai urgensinya memahami, memperkuat, dan membelah eksistensi SAA dalam struktur pemerintahan modern dan demokratis.
Giới thiệu tác giả
Andi Setiawan lahir di Cilacap Jawa Tengah pada 21 Agustus 1987. Tahun 2005 Menempuh jenjang pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang, dilanjutkan tahun 2011 dengan mengambil di universitas yang sama di Jurusan Ilmu Politik. Saat ini penulis aktif mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan, penulis juga aktif di Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan UB. Tulisan yang sudah dihasilkan antara lain menulis tentang Kelompok Kepentingan yang dimuat di Jurnal Politika Undip pada tahun 2012; Andi Setiawan, dkk dengan judul “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konteks Politik Lokal “(Studi Kasus Muhammadiyah dan NU di Kota Malang) pada tahun 2013; Andi Setiawan, dkk dengan judul “Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dalam Melaksanakan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)” Tahun 2014; dan yang terakhir menulis tentang “Identitas Etnik Dayak di Boerneo” dalam buku yang berjudul Menimbang Politik Desentralisasi di Indonesia. Dapat dihubungi di email [email protected].
Irma Fitriana Ulfah lahir di Pati, 4 November 1988. Lulusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (2010) dan menyelesaikan studi di Magister Ilmu Politik di Universitas yang sama (2012). Saat ini menjadi staf pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang (2013) dan menjabat sebagai Ketua Unit Jaminan Mutu Prodi Ilmu Pemerintahan. Karya yang sudah dihasilkan antara lain: Irma Fitriana Ulfah, dkk, “Merumuskan Model Gerakan Rekam Jejak Politik Kandidat” Tahun 2013. Irma Fitriana Ulfah, dkk, “Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dalam Melaksanakan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)” Tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis juga berkontribusi sumbangsih keilmuan tentang “Menelaah Pasang Surut Otonomi Desa” dalam buku yang berjudul Menimbang Politik Desentralisasi di Indonesia. Bisa dihubungi melalui: [email protected].
Muhtar Haboddin lahir di Jeneponto Merampungkan Sarjana Ilmu Pemerintahan UGM pada tahun 2001 dan Master of Art (MA) Ilmu Politik UGM pada tahun 2009. Pada tahun 2006-2010 menjadi deputi riset dan publikasi The Indonesian Power for Democracy (IPD). Pada tahun 2010-sekarang menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Brawijaya. Tahun 2011 menjadi kordinator Forum Studi pemerintahan Transformatif. Tulisan pernah dimuat di Koran Bernas Jogjakarta, Ambon Ekspres dan Lombok Post. Selain itu, penulis juga menulis di Jurnal Sosial dan Ilmu Politik UGM, Jurnal Socio Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Politika-FISIP UNSOED, Jurnal Renai Percik, Jurnal Governance UNISMABekasi, Jurnal Desentralisasi LAN-Jakarta, Jurnal Interaktif FISIP-Brawijaya, Ilmu Pemerintahan UMY, Jurnal Aliansi FISIP dan Jurnal Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya serta Jurnal Administrasi Negara-FISIP Universitas SriwijayaPalembang. Selain menulis buku, artikelnya juga setiap bula terbit dalam Koran Lombok Post. Dapat dihubungi melalui: [email protected].
