Bukan saja tentang diksi sebuah perubahan jaman, namun semuanya mengandung sejarah sejak teknologi, media, komunikasi dan Politik dan perkembangannya, yang menuntut semua lapisan masyarakat dan pemerintahan seolah merubah haluan kebiasaan berkomunikasi seiring dengan perkembangan jaman Digital.
Dalam hal ini Pemerintahan sebagai stabilisasi hubungan kekuasaan yang kokoh dan membuatnya sebagai ciri dalam arti secara historis bertahan lama dan dinormalisasi. Dalam tulisan ini memberikan pandangan bahwa pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk kekuasaan yang stabil, tetapi juga harus melihat politik yang rapuh, cair, dan lebih temporary/sementara. Pendapat ini mendasari minat penulis buku ini untuk menyimpulkan perdebatan peran teknologi dan praktik komunikasi dalam mengatur populasi secara konstitutif.
Dalam mengatur populasi terdapat perbedaan antara proyek neoliberal yang mengatur populasi sebagai komunitas -sekumpulan individu- yang berbeda dengan proyek populis untuk mengatur populasi secara sederhana dan tegas sebagai “rakyat” yang dipersatukan. Dalam buku ini menyarankan bagaimana proyek-proyek yang berbeda ini dapat dimainkan dan bagaimana mereka semua mendukung hal tersebut.
Revolusi industri keempat yang merubah pola hidup masyarakat kini merupakan salah satu bentuk politik untuk mengatur populasi. Secara garis besar tulisan ini merupakan kesimpulan singkat mengenai peranan teknologi dalam mempengaruhi politik dan pemerintahan untuk mengatur populasi atau kehidupan manusia. Serta memberikan gambaran bahwa dalam proses politik dan pemerintahan diperlukan untuk mempertimbangkan peran integral komunikasi. Dimana komunikasi berfungsi untuk saling mengontrol keseimbangan kekuasaan (check and balance of power) di suprastruktur politik yaitu antara legislatif dan eksekutif, kemudian antara infrastuktur politik (civil society) dengan suprastruktur politik. Sehingga tidak ada lagi kooptasi dan hegemoni politik dari satu pihak yang yang sangat dominan memiliki kekuatan politik.