Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology

DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan daerah memahami betul potensi besar yang dimiliki bangsa ini untuk meningkatkan Daya Saing UMKM Industri Kreatif. Sebagai lembaga negara, dalam pelaksanaan fungsi politiknya, DPD RI sangat berkepentingan mendorong Daya Saing UMKM Industri Kreatif dengan mendorong proses legislasi RUU Ekonomi Kreatif sebagai usul inisiatif DPD RI tahun 2015 ini. Terlebih, pasca disahkannya, Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang lebih besar bagi Kepala Daerah mulai dari level provinsi hingga kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing pada daerahnya masing-masing. Perhatian Presiden Jokowi terhadap Ekonomi Kreatif melalui Program Kerja Nawacita tergambar dengan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan Grand Strategy Indonesia dengan posisinya yang sangat strategis, yang memiliki kepentingan besar terhadap bumi khatulistiwa ini dengan daya tarik potensi sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah.
 

Buku ini dapat memberikan pembelajaran bagi para pembuat dan pengambil kebijakan, serta penggiat dan praktisi, untuk memaknai suatu program pembangunan sebagai agenda bersama. Khusus bagi pemangku kepentingan UMKM, Asosiasi UMKM, dan Pemerintah Daerah di kota/kabupaten lainnya di Indonesia, kiranya perlu mengedepankan keberhasilan daya saing UMKM Industri Kreatif pada tiga tingkat kerangka kelembagaan—yaitu tataran regulasi, struktur tata kelola dan institusi informal yang berisi norma, budaya, nilai, dan keterlekatan. Rekonstruksi daya saing UMKM pada tiga tataran kelembagaan—Pemerintah Daerah dan DPRD (makro), Asosiasi UMKM (meso), serta komunitas dan pelaku usaha (mikro), memperlihatkan tentang arti pentingnya interkonektivitas (interconnectivity) dan penjararan (alignment) pada tiga tataran kelembagaan.