Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara dengan Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya.

Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.